Redaksi
PROBOLINGGO,-ifaktanews.co.id,- Pemerintah Kabupaten Probolinggo akhirnya angkat suara lantang soal molornya perbaikan jalan rusak yang diakibatkan hilir-mudik truk tronton pengangkut material proyek Tol Probolinggo–Banyuwangi (Tol Probowangi). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hengki Cahyo Saputra, menuding pihak Maincont—pengelola paket pembangunan tol—terus mengulur waktu meski mekanisme perbaikan sudah disepakati sejak lama.
“Pihak tol mengulur-ulur waktu. Perbaikan ini seharusnya sudah selesai tak lama setelah kesepakatan ditandatangani,” kata Hengki, Sabtu (15/11/2025). Ia menegaskan bahwa Pemkab Probolinggo dan pihak tol telah meneken komitmen yang mewajibkan Maincont pada paket 2 dan 3 untuk memulihkan jalan yang rusak akibat aktivitas proyek.
Dua kontraktor raksasa, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dan PT Pembangunan Perumahan (PP), telah ditunjuk sebagai pelaksana perbaikan. Metode yang digunakan: tambal sulam jalan sebelum diaspal ulang dengan hotmix. Namun, pelaksanaan di lapangan jauh dari kata tuntas.
Saat ini, perbaikan baru berjalan di wilayah Kecamatan Paiton dan Kotaanyar, dimulai dari Desa Sumberejo menuju Sumberanyar, lalu ke Sukorejo hingga ke jalur utara yang tembus ke jalan Provinsi Paiton. Rute ini merupakan salah satu koridor yang paling parah tergerus beban kendaraan proyek.
Kerusakan jalan di dua kecamatan tersebut bukan perkara baru. Sudah lebih dari setahun ruas-ruas penting di Paiton dan Kotaanyar berubah menjadi lintasan berlubang dan bergelombang, memicu keluhan warga dan memperlambat aktivitas ekonomi. Kedua wilayah itu berada pada jalur vital paket 3 Tol Probowangi, Paiton–Besuki.
Desakan agar Maincont bertanggung jawab tak hanya datang dari eksekutif. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al Fatih, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai perusahaan pelaksana proyek tol selama ini abai terhadap kewajiban memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan.
Hingga kini, Pemkab Probolinggo masih menunggu komitmen nyata dari pihak tol. Di lapangan, warga berharap perbaikan jalan tak lagi sekadar janji yang diulang setiap rapat koordinasi. Mereka membutuhkan hasil—bukan alasan—di jalan yang setiap hari mereka lalui.
