Redaksi
PROBOLINGGO,-ifaktanews.co.id,_Harapan warga Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, untuk mencicipi nutrisi prima lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berakhir mual. Bukannya gizi yang didapat, sejumlah menu untuk balita dan ibu hamil di Kabupaten Probolinggo itu justru kedapatan “berbonus” ulat.
Insiden ini sontak memicu gelombang kritik. Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa permohonan maaf dari pihak penyelenggara sama sekali tidak cukup untuk menebus kelalaian yang mengancam kesehatan publik ini.
“Ini bukan sekadar urusan dapur yang kotor, ini soal keselamatan nyawa masyarakat. Permintaan maaf tidak akan menghapus fakta adanya kelalaian sistematis dalam pengawasan,” ujar Syaiful, Sabtu, 14 Februari 2026.
Ironi Sertifikat di Atas Kertas
Kejadian ini terasa ironis mengingat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku distributor MBG diklaim telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Secara teori, sertifikat tersebut adalah “iman” bagi standar kesehatan pengolahan makanan.
Syaiful pun mempertanyakan kesaktian sertifikat tersebut. Baginya, temuan ulat ini menjadi bukti sahih bahwa proses verifikasi dan kontrol kualitas di lapangan hanya formalitas belaka.
“Jika sudah ada SLHS tapi masih ada ulat, lalu apa gunanya sertifikat itu? Kami mendesak pembekuan SLHS dan audit total terhadap titik pelayanan tersebut. Satgas MBG di daerah ini telah gagal total menjalankan fungsi monitoring,” cetus Syaiful dengan nada tinggi.
Bungkamnya Otoritas Kesehatan
Desakan untuk melakukan investigasi menyeluruh kini diarahkan kepada Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas MBG tingkat daerah. Syaiful meminta agar seluruh operasional distribusi dari titik pelayanan Paiton dihentikan sementara hingga audit kualitas tuntas dilakukan.
Namun, upaya untuk meminta kejelasan dari otoritas terkait masih menemui jalan buntu. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, belum memberikan keterangan resmi. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp pada Sabtu sore tak kunjung mendapat respons.
Di lapangan, warga kini menanti: apakah program nasional ini akan dibenahi secara fundamental, atau tetap dibiarkan berjalan dengan risiko kesehatan yang mengintai di balik bungkus makanan.
